LEAD.co.id | Isu radikalisme yang disuarakan oleh
oknum-oknum pro kemerdekaan Papua terjawab melalui dialog bertema “Komitmen
NKRI di Tanah Papua” yang diselenggarakan Forum Pemuda Ekonomi Bangsa
(Formosa), didukung oleh Ikatan Alumni Universitas Pertahanan (Ikani Unhan)
pada hari Senin (15/6/2020).
Kegiatan yang di moderatori oleh Mahasiswa Pascasarjana
Unhan, M. Apriawan Repadjori dengan Narasumber yang berasal dari berbagai latar
belakang ini kemudian menyampaikan berbagai data dan argument terkait tema yang
diusung.
Pembicara pertama, Letkol (Chb) Immanuel Franthos Papare, SE, M.Han
yang merupakan TNI Asal Papua menjelaskan bahwa issu rasisme memang sering
menjadi alat yang sangat baik untuk menimbulkan perpecahan.
”Padahal kalau kita melihat tidak hanya di Indonesia, issu
rasisme juga terjadi hampir di seluruh dunia, dan bukan hanya suku di Papua,
tapi semua suku bisa dimainkan dengan issu ini” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Immanuel juga menegaskan Masalah Papua, adalah
masalah indonesia, sebab Papua menjadi barometer, maka sudah seyogyanya
pemerintah hadir disana. Selain itu Kol. Immanuel juga mengungkapkan bahwa
struktur yang ada dalam pemerintahan pusat juga masih sangat kurang yang
berasal dari tanah Papua.
Sementara pembicara kedua berasal dari Akademisi UNHAN, Dr
Supandi Halim, S.Sos., MM. Beliau menjelaskan pelbagai hal terkait pembangunan
yang ada di Papua, terkhusus ditinjau dari sudut pandang ekonomi pertahanan.
Menurutnya Kolaborasi Triple Helix antara Pemerintah, Pengusaha, dan Akademisi,
menjadi kunci suksesnya suatu pembangunan.
“Pendekatan pembangunan ekonomi Pertahanan adalah Bagaimana
SDN dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran, dengan konsep serasi selaras
dan seimbang” ungkap Dr Supandi yang juga merupakan Sesprodi Ekonomi Pertahanan
Unhan.
Kemudia pembicara ketiga dari Derektir Riseach Formosa,
Yeldi S Adel, S.IP., M.Si. Beliau menegaskan bahwa pemerintah NKRI telah
berkomien di tanah Papua, melalui data beliau bercerita mengenai
Program-program yang sudah diupayakan Pemerintah demi kemakmuran mayarakat di
Tanah Papua.
“Hal ini bisa dilihat dari program percepatan pembangunan
infrastruktur, Program Beasiswa dalam bidang pendidikan, dan juga Program
kesehatan oleh pemerintah saat ini” ungkapnya.
Walau begitu, menurut Yeldi Pembangunan yang dilakukan tetap
harus dievaluasi, terutama pembangunan harus serasi dengan kebudayaan
masyarakat yang ada di Papua.
Setelah pemaparan berlangsung moderator memberikan
kesempatan kepada 3 orang peserta untuk bertanya. Kegiatan berakhir dengan sesi
foto bersama dan ditutup oleh Sekjen DPP Formosa, Rafiq, SE.
Sumber : lead .co.id
Info Update :
Letkol (Chb) Immanuel Franthos Papare, SE, M.Han bertugas di Kemhan
0 komentar:
Posting Komentar